Bertemu Traveloka dan Tokopedia Terkait Umrah Digital, Kemenag: Umrah Tetap Melalui PPIU :: Nusantaratv.com

Bertemu Traveloka dan Tokopedia Terkait Umrah Digital, Kemenag: Umrah Tetap Melalui PPIU

Kemenag dalami teknologi informasi soal penyelenggaraan ibadah umrah
Bertemu Traveloka dan Tokopedia Terkait Umrah Digital, Kemenag: Umrah Tetap Melalui PPIU
Kemenag dalami soal umrah digital. (istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag (Kementerian Agama) menggelar rapat bersama Traveloka dan Tokopedia. 

Perwakilan dari Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) juga hadir dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kemenag, Jakarta, pada Jumat (19/7/2019).

Pertemuan ini merupakan upaya Kemenag untuk mendalami perkembangan teknologi informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. 

Kemenag ingin menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital. Kemenag menekankan semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi, dalam hal ini Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). 

"Hasilnya, ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)," ujar Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, dilansir situs resmi Kemenag, Sabtu (20/7/2019). 

Menurut Arfi, pengembangan umrah digital nantinya bersifat optional atau pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara. 

Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU. 

Traveloka maupun Tokopedia menegaskan tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

"Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," lanjutnya. 

Arfi menambahkan pertemuan itu juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespon disrupsi inovasi secara tepat. Di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.  

Kemenag dan Kominfo akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

"Kami akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik," jelasnya. 

Masukan dari berbagai pihak patut didengar untuk menemukan skema terbaik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke depan.

Salah satunya, memfasilitasi kerjasama antara PPIU dengan unicorn. Dengan demikian, kedua pihak bisa saling bersinergi, bukan saling meniadakan. 

"Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat," tegas Arfi. 

Sebelumnya, pada 24 Juni 2019, Kemenag juga menggelar diskusi terbatas membahas upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah. Diskusi yang melibatkan beberapa instansi terkait dan asosiasi PPIU itu menghasilkan empat rekomendasi.

Pertama, memperkuat penegakan hukum dengan mensinergikan pengawasan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait dan pengaktifan penyidik khusus.

Kedua, membentuk task force sebagai wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha guna merespon kebijakan-kebijakan Arab Saudi. 

Ketiga, mengembangkan platform digital yang sehat. Dan keempat, memperkuat pencegahan masalah dengan pengaturan internal (self regulation) PPIU dan edukasi publik.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0