Pembatasan Akses Medsos Masih Hantui Warganet, Pemerintah Pastikan Lindungi Kebebasan Berekspresi :: Nusantaratv.com

Pembatasan Akses Medsos Masih Hantui Warganet, Pemerintah Pastikan Lindungi Kebebasan Berekspresi

Banyak warganet khawatir kebijakan pembatasan media sosial akan dikeluarkan lagi pada masa mendatang
Pembatasan Akses Medsos Masih Hantui Warganet, Pemerintah Pastikan Lindungi Kebebasan Berekspresi
Media sosial WhatsApp. (Nikkei Asian Review)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kebijakan Pemerintah untuk membatasi sebagian fitur media sosial (medsos) pada 22 Mei 2019 masih menjadi pertanyaan sebagian warganet.

Banyak warganet khawatir kebijakan serupa akan dikeluarkan lagi pada masa mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan bahwa Pemerintah Indoensia tidak seperti negara lain yang mengambil sikap binary dalam kondisi serupa.

"Sekali lagi pembatasan hanya terhadap dua fitur. Kami tidak binary seperti negara lain. Negara lain antara ada internet atau nggak ada. Tutup aja semua," ujar Rudiantara, di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan global atas kebijakan itu. "(Penghargaan) pada Juli lalu. Indonesia dianggap telah menyeimbangkan prinsip kebebasan berekspresi dan keamanan nasional yang berbeda seperti negara lain dengan penerapannya secara binary," ungkapnya.

Penghargaan itu, disampaikan dalam event Media Freedom yang berlangsung di London, Inggris, pada Juli lalu. "Makanya kami diundang ke London itu ada event bulan Juli untuk menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia dan caranya negara Indonesia melakukan pembatasan itu suatu cara baru dibanding cara lama yaitu binary, yaitu menyeimbangkan kedua hal tersebut," jelasnya.

Rudiantara menyatakan kebebasan berekspresi memang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, kebebasan berekspresi tetap perlu didasari tanggung jawab masing-masing individu tersebut.

Bahkan, Rudiantara mengaitkan dengan tingkat literasi negara Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Hal itu menjadi kunci kebijakan atas pembatasan akses internet.

"Seperti yang saya bilang di negara Scandanavia itu, pasti ada provokasi tapi karena orang punya daya tahan pasti nggak kemakan. Nah, ini kalau misalnya level literasi kita sudah tinggi saya pastikan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu," tuturnya.

Dijelaskannya, Negara Scandanavia menjadi contoh bagus yang perlu diterapkan di Indonesia. Sejak sekolah dasar, warga Scandanavia sudah diajari literasi dan bagaimana meningkatkan resiliensi terhadap informasi secara umum. 

"Jadi mau informasi apa, kalau sudah ada resiliensi pasti main delete aja. Ya kan kita nggak, dikit-dikit baperan dikirim video dikit aja langsung meledak, ada gambar dikit aja langsung meledak gitu," tukas menteri asal Bogor, Jawa Barat (Jabar) itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0