Catat! Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel BM via IMEI Pada 17 Februari Nanti :: Nusantaratv.com

Catat! Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel BM via IMEI Pada 17 Februari Nanti

Pemerintah Tetap Berkomitmen Mengimplementasikan Aturan Pemblokiran Ponsel Ilegal Sesuai Jadwal.
Catat! Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel BM via IMEI Pada 17 Februari Nanti
Ilustrasi. (Merdeka)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada awalnya merencanakan uji coba aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), pada 13-14 Februari 2020.

Tapi rencana itu ditunda dan baru akan melakukan uji coba pada awal pekan depan, atau tepatnya pada Senin (17/2/2020). Hal itu disampaikan Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SPPI).

"Dari pagi sampai sore ini para operator masih alot membahas use case dan success indicator-nya sehingga pengujiannya diundur ke hari Senin," ujar Hadiyana, dikutip dari Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Menurut Hadiyana, mundurnya uji coba ini disebabkan adanya permintaan dari operator. Untuk use case merujuk pada penanganan berbagai skenario, seperti nomor IMEI kloning, ponsel wisatawan asing dan sebagainya.

Baca Juga: Faktor Keamanan, Pejabat PBB Dilarang Pakai WhatsApp untuk Komunikasi Resmi

Dijelaskannya, uji coba juga hanya akan menggunakan sampel dummy. Artinya, perangkat yang saat ini sudah tersambung layanan seluler tidak akan terganggu. Hadiyana menambahkan uji coba rencananya akan dilakukan satu hingga dua hari saja.

"Tapi Jumat (14/2/2020) akan dilakukan penyerahan data dump dari operator ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," terang Hadiyana. 

Data dump ini berupa kumpulan IMEI yang dipegang oleh operator dari ponsel yang pernah atau masih menggunakan kartu SIM. Kemenperin sendiri bisa melakukan uji coba untuk analisis data dump tersebut. 

Kendati jadwal uji coba mundur, Hadiyana menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mengimplementasikan aturan ini sesuai jadwal. "Kami commit untuk implementasi pada 18 April tersebut. Pemerintah juga masih menggodok skema pemblokiran," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate mengatakan ada dua skema yang sedang dibahas, yakni whitelist dan blacklist. Diketahui, metode blacklist dilakukan dengan langsung memblokir ponsel-ponsel yang terdeteksi ilegal oleh sistem EIR (Equipment Identity Register). 

Sedangkan metode whitelist melibatkan konsumen untuk mengecek sendiri apakah IMEI perangkat terdaftar atau tidak. "Nah (keputusan) ini sedang dilakukan dalam waktu dua minggu untuk proof of concept. Setelah dua minggu dari sekarang, kami akan bertemu dan akan memilih pakai blacklist atau whitelist," tukas menteri asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, di sela rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, pada Rabu (5/2/2020). 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0