CfDS UGM Kaji Peluang Kementerian Bidang Digital di Indonesia :: Nusantaratv.com

CfDS UGM Kaji Peluang Kementerian Bidang Digital di Indonesia

CfDS UGM menyebut perlunya kementerian digital akibat tingginya angka penetrasi internet di Indonesia
CfDS UGM Kaji Peluang Kementerian Bidang Digital di Indonesia
CfDS UGM kaji peluang kementerian bidang digital. (Dok. Humas UGM)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anisa Pratita Mantovani, Manajer Riset Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, mengatakan tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki kementerian yang membawahi bidang digital.

Sebab, beberapa negara di dunia telah berupaya meregulasi isu-isu digital tersebut dengan cara mendirikan sebuah lembaga atau kementerian khusus yang menaungi urusan digital lima tahun lalu.

"Disrupsi terjadi di masyarakat dan di belahan dunia perkembangan ICT begitu cepat. Beberapa tren negara-negara meregulasi soal ini karena bagaimanapun ini ada peluang sekaligus tantangan," ujar Anita, di Gedung Bulaksumur C, Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, Rabu (24/7/2019).

Perlunya kementerian digital ini mengingat tingginya angka penetrasi internet di Indonesia yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun. Sementara sumbangan sektor ekonomi digital mencapai US$10.3 miliar pada 2017 dan prediksi US$150 miliar pada 2025.

Di sisi lain, marak terjadinya kejahatan dan operasi siber serta adanya kesenjangan SDM (Sumber Daya Manusia) digital dan tata kelola internet serta data di Indonesia.

Untuk itu, terang Anisa, terkait peluang berdirinya Kementerian Bidang Digital di Indonesia ini adalah untuk menyelaraskan bidang digital di Indonesia agar tidak lagi sektoral dan terkotak-kotak.

Apalagi, lanjut Anita, masing-masing kementerian selama ini memiliki program sendiri-sendiri, semisal Kementerian Perindustrian memiliki Revolusi Industri 4.0 atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nasional terkait e-gov dan lain-lain.

Menurut Anisa, jika pemerintah memang berniat untuk melakukan regulasi dengan mendirikan Kementerian Bidang Digital maka ada beberapa langkah bisa ditempuh. Langkah-langkah tersebut berdasar pada pengelompokan beberapa negara yang telah memiliki kementerian bidang digital.

Kementerian bidang digital muncul sebagai hasil dari restrukturisasi kementerian yang sudah ada sebelumnya, seperti diimplementasikan di Thailand, Benin, Rusia dan Polandia.

Kementerian bidang digital muncul karena digabungkan oleh kementerian lain atau berada di bawah kementerian lain, seperti di Inggris, Skotlandia dan Perancis, dan kementerian bidang digital baru yang terpisah dari kementerian-kementerian lainnya seperti Yunani.

"Studi kasus dari negara lain mengenai pendirian kementerian bidang digital ini dapat menjadi referensi lanjutan bagi pemerintah Indonesia dalam melihat peluang dibentuknya sebuah kementerian bidang digital di Indonesia," jelas Anisa.

Sementara itu, Anggika Ramadiani, peneliti CfDS, menambahkan kementerian bidang digital diperlukan untuk mengelola potensi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia. Sebab, Indonesia saat ini menempati urutan ke-59 dari 63 negara dalam perkembangan teknologi.

"Karena itu diperlukan adanya regulasi pemerintah terkait isu-isu digital, seperti keamanan siber, kesiapan ekosistem digital, serta langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi dan meningkatkan kualitas tata kelola internet di Indonesia," tukas Anggika.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0