Dirjen Aptika Sebut Pemrosesan Data Pribadi Harus Ada Basis Legalitas :: Nusantaratv.com

Dirjen Aptika Sebut Pemrosesan Data Pribadi Harus Ada Basis Legalitas

Dalam pemprosesan data pribadi harus ada dasar legalitas, setidaknya dalam bentuk persetujuan dari pemilik data
Dirjen Aptika Sebut Pemrosesan Data Pribadi Harus Ada Basis Legalitas
Dirjen Aptika Kominfo menyebut setiap data harus ada basis legalitas. (Dok. Humas Kominfo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengatakan dalam pemprosesan data pribadi harus ada dasar legalitas. Dasar itu sekurangnya dalam bentuk persetujuan dari pemilik data. 

"Setiap data harus ada legal basisnya, setidaknya ada beberapa legal basis di antaranya persetujuan (consent) dimana seseorang memberikan persetujuan untuk data pribadinya diproses," ujar Semuel, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurutnya, ada beberapa bentuk legalitas lain yaitu, contractual necessity atau legal obligation. "Dimana kita punya obligasi untuk memberi data kita," lanjutnya.

Ia juga menyebut dua bentuk legalitas yakni vital interest, legitimate interest. "Vital interest yang diperlukan untuk melindungi kepentingan vital pemilik data, public interest yaitu pemprosesan yang dilakukan untuk kepentingan umum, dan legitimate interest yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga," urainya.

Semuel menerangkan prinsip pemrosesan data pribadi, mulai dari cara pengumpulan yang dilakukan secara terbatas dan spesifik serta melindungi keamanan data pribadi.

"Selain itu perlu kepastian akurasi data, menjamin hak pemilik data pribadi, sesuai dengan tujuannya, memberitahukan tujuan yang jelas, dan dimusnahkan atau dihaps selama masa retensi berakhir," terangnya.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang menjadi isu penting, Semuel menjelaskan bahwa di Indonesia untuk perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam Undang-Undang tersendiri, karena masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

"Setidaknya ada 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi di antaranya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik. Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi ini kita buat satu definisi yang sama, kita satukan, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang diatur dalam RUU PDP," tutur Semuel.

Ditambahkannya, bahwa dalam RUU Perlindungan data akan diatur berbagai hal di antaranya jenis data pribadi, hak pemilik data, pemrosesan data pribadi, pengecualian terhadap perlindungan data pribadi.

"RUU juga memuat pengendali dan prosesor, kewajiban dan tanggung jawab, peran pemerintah dan masyarakat, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, dan tentu ketentuan sanksi administrasi atau pidana," tukas Semuel.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0