E-Recap, Upaya KPU Atasi Kelelahan Penyelenggara Pemilu :: Nusantaratv.com

E-Recap, Upaya KPU Atasi Kelelahan Penyelenggara Pemilu

Sistem ini dipertimbangkan dipakai saat pilkada serentak 2020
E-Recap, Upaya KPU Atasi Kelelahan Penyelenggara Pemilu
Ilustrasi KPU. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih melakukan kajian atas penerapan rekapitulasi elektronik atau e-recap di pilkada serentak 2020. Kajian dan diskusi dilakukan dengan berbagai pihak termasuk dengan tim Institut Teknologi Bandung (ITB), yang tengah menganalisis simulasi yang dilakukan KPU dalam penerapan e-recap.

Baca juga: Ketemu KPU, Tim Hukum PDIP: Kita Dukung Penegakan Hukum 

"Kita terus kaji. Minggu depan kami akan bertemu dengan tim dari ITB. Mereka sedang menganalisis yang sudah kami simulasikan kemarin. Nanti mereka akan mengusulkan pilihan-pilihanya, misalnya apakah kita menggunakan sistem OCR dan OMR," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Menteng, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Arief, KPU telah melaksanakan simulasi rekapitulasi memakai sistem OCR dan OMR di Jakarta pada 7 Januari 2020 lalu. Simulasi ini dilakukan guna memilih sistem yang tepat diaplikasikan pada e-recap saat pemilu.

Sistem OCR atau optical character recognition ialah sistem yang berfungsi untuk memindai dari gambar atau foto dari kertas rekapitulasi suara, menjadi teks yang nantinya dikonversi dalam bentuk hitungan suara berbasis elektronik.

Sementara OMR atau optical mark reader, adalah sistem yang membaca tanda bulatan pensil pada kertas rekapitulasi suara dan kemudian dipindai ke dalam bentuk data elektronik.

"Simulasi itu dilakukan untuk mencermati akurasi penggunaan sistem, penggunaan kertas rekapitulasi dan spesifikasi kamera yang dipilih untuk mendukung e-recap. Nanti semakin mengerucut pilihan kita pakai metedo atau cara yang mana," papar Arief.

Ia mengungkapkan, target penerapan e-recap ini ialah saat Pemilu 2024. Tapi, kata Arief pihaknya terus berupaya agar penerapan e-recap bisa dipakai saat pilkada 2020.

"Dasar hukum untuk diterapkan di Pilkada sudah cukup kuat di UU Pilkada. Kalau kajian sudah matang, kita akan konsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Lalu, kita tuangkan dalam peraturan KPU," kata dia.

Lebih lanjut, KPU juga akan memastikan daerah-daerah yang siap menerapkan e-recap di pilkada serentak. Persiapan ini dianggap penting, mengingat penerapan e-recap bukan saja terkait persoalan teknis atau yuridis saja, tapi juga perubahan mindset mulai dari pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu.

"Sebetulnya hardware kita sudah punya. Makanya sistemnya nanti kita yang pilih. Karena Pemilu 2019 lalu, kita sudah punya pola itu, mengirimkan data Situng. Seperti itu polanya. Kalau kemarin (Pemilu 2019) pakai input data. Kalau ini (e-recap), datanya langsung dikirim," jelasnya.

Penerapan e-recap dinilai mampu mengatasi sejumlah persoalan dalam pemilu atau pilkada. Seperti kelelahan penyelenggara pemilu, kecurangan dan manipulasi suara sampai dengan efisiensi pelaksanaan pemilu atau pilkada.

"Nanti akan ada tahapan yang dipangkas dan pihak yang terlibat dalam juga tidak banyak sehingga bisa membuat pemilu atau pilkada lebih efisiensi," tandas Arief.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0