Menkominfo Johnny G. Plate Tegaskan Blokir Situs Bajakan untuk Hargai HAKI :: Nusantaratv.com

Menkominfo Johnny G. Plate Tegaskan Blokir Situs Bajakan untuk Hargai HAKI

Menkominfo Johnny G. Plate Mengimbau Agar Masyarakat Indonesia Tidak Menyebarkan atau Mengonsumsi Konten Bajakan.
Menkominfo Johnny G. Plate Tegaskan Blokir Situs Bajakan untuk Hargai HAKI
Menkominfo Johnny G. Plate. (Portonews)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan pemblokiran situs yang memuat konten bajakan dilakukan untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki bangsa Indonesia ataupun negara lain.

Negara kita ini sangat menghormati yang namanya kekayaan intelektual. Dan tentu kita juga harus menghormati kekayaan intelektual bangsa-bangsa lain - ujar Menkominfo Johnny, dilansir dari laman Kominfo, Kamis (26/12/2019).

Tak lupa, dia juga mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak menyebarkan atau mengonsumsi konten bajakan karena dapat merugikan iklim investasi di Indonesia.

Sebagai bangsa nanti bisa dituduh tidak berpihak pada perlindungan kekayaan intelektual - lanjutnya.

Menteri asal Ruteng, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjelaskan upaya penindakan yang dilakukan Kementerian Kominfo saat ini lebih mengedepankan teknik persuasif dan belum mengarah pada tindakan hukum. Kendati demikian, jika pelanggaran tersebut terus berlanjut, maka pihaknya tidak segan-segan akan segera melakukan tindakan hukum.

Baca Juga: November 2019, Kemenkominfo Identifikasi 260 Hoaks

Kalau itu berlanjut terus tentu ada tindakan hukum - tegas menteri berusia 63 tahun itu.

Menteri Johnny mengapresiasi kesadaran pemilik atau pengelola laman situs konten bajakan yang memutuskan untuk menutup layanan. Dia berharap bahwa tindakan tersebut dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam memanfaatkan internet.

Kementerian Kominfo terus mendukung para kreator aplikasi untuk mengembangkan kreativitasnya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang baik dan tidak menyebarkan konten-konten ilegal - cetusnya.

Berkaitan dengan platform streaming film dari luar negeri yang digunakan masyarakat Indonesia, Menteri Johnny tidak mempermasalahkan. Namun, menurutnya, perlu ada aturan yang dibuat terutama untuk menarik pajak dari layanan tersebut.

Setiap nilai tambah yang dihasilkan di satu negara ada unsur pajaknya - ungkapnya.

Baca Juga: Tahun 2035, Menkominfo Pastikan Indonesia Siap Jadi Negara Digital

Untuk mengakomodasi hal tersebut, Pemerintah dan DPR tengah merumuskan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Pajak yang dibuat dengan tujuan agar sistem pajak di Indonesia ramah terhadap investasi.

Menteri Johnny juga meminta agar layanan streaming film mau bekerja sama dengan insan perfilman di Indonesia agar lebih banyak konten film lokal yang masuk ke dalam platform tersebut.

Kerja sama Netflix dengan perfilman nasional itu harus juga lebih baik - tukas Menteri Johnny.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0