Mulai Diblokir April 2020, Begini Kata YLKI Soal IMEI Ponsel Ilegal :: Nusantaratv.com

Mulai Diblokir April 2020, Begini Kata YLKI Soal IMEI Ponsel Ilegal

Pemerintah Klaim Ponsel Ilegal Mencapai 20 Persen Dari Total Telepon Seluler yang Beredar.
Mulai Diblokir April 2020, Begini Kata YLKI Soal IMEI Ponsel Ilegal
Ilustrasi ponsel ilegal. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah akan melakukan pemblokiran IMEI ponsel ilegal mulai April 2020. Terkait hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki sejumlah catatan.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengatakan kebijakan tersebut harus memprioritaskan aspek perlindungan pada konsumen, bukan hanya masalah kerugian negara akibat telepon seluler ilegal tersebut.

"Sebab aspek perlindungan konsumen pengguna telepon seluler (ponsel) jauh lebih penting daripada kerugian negara. Pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya," ujar Tulus, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Selain itu, ungkap Tulus, tingkat literasi konsumen terhadap istilah ponsel BM juga masih sangat rendah. "Pertanyaannya, kalau BM dan ilegal kenapa dijual secara legal, di tempat legal pula, seperti di mal-mal? Apalagi ponsel BM juga masih memberikan jaminan, walau hanya jaminan toko saja. Tetapi bagi konsumen awam hal ini tidak cukup memberikan informasi bahwa ponsel tersebut adalah BM atau ilegal," lanjutnya.

Sebelum dieksekusi pada 18 April 2020, YLKI mendesak agar pemerintah khususnya tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harus melakukan sosialisasi masif ke masyarakat terkait pemblokiran IMEI.

Pemerintah harus bisa menjelaskan pada masyarakat sebagai konsumen ponsel, apa benefitnya pemblokiran IMEI bagi konsumen, dan apa kerugiannya bagi konsumen jika IMEI ponsel BM atau ilegal tidak diblokir.

"Jangan sampai aksi pemblokiran IMEI hanya karena pemerintah mengejar potensi pendapatan yang hilang, tapi kemudian mengabaikan aspek perlindungan konsumen," terangnya.

Di sisi lain, YLKI juga menghimbau konsumen saat membeli ponsel baru, harus memastikan jika ponsel tersebut adalah legal. Dimana ciri utama ponsel legal atau bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan.

"Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal atau BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja," tukas Tulus.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0