Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE :: Nusantaratv.com

Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE

Pemerintah membuka diri untuk melakukan revisi kembali terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pemerintah Buka Peluang Revisi UU ITE
Pemerintah membuka diri revisi UU ITE. (Fitri/Humas)

Jakarta, Nusantaratv.com - Soal harapan sejumlah pihak terkait kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan pemerintah membuka diri untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu.

"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, dan merevisi UU ITE tentunya pasti, ini kalau kami revisi lagi, kali kedua yang kita revisi," ujar Yasonna usai menamdampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Baiq Nuril Maknun, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat (2/8/2019) sore.

Diakui Yasonna, setelah diteliti ada yang harus disempurnakan dari UU ITE itu. Namun, ia menegaskan bukan berarti dihilangkan karena kalau dihilangkan maka persoalannya bisa bubar lagi nanti, semua orang bisa pasar bebas, melakukan sesukanya di sosial media, apalagi perkembangan terakhir sosial media dengan mudah digunakan untuk merusak karakter orang lain, karakter asasination, maupun hoaks, dan lain lain.

Yang juga tidak kalah penting, menurut Yasonna, yakni diperlukan segera UU amnesti dan abolisi supaya pedomannya menjadi lebih jelas. Ia menjelaskan, pasca amandemen UUD 1945 Pasal 14 ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi itu, UU-nya belum ada.

"Maka itu harus kita buat supaya ke depannya menjadi jelas prosedur tata cara dan siapa saja yang berhak mengajukan amnesti dan abolisi," jelas Yasonna.

Yasonna menampik kemungkinan hal itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, karena rencana UU amnesti abolisi masih dalam tahap studi naskah akademik, tidak mungkin pada tahun ini.

"Tidak mungkin dalam periode ini karena DPR akan selesai pada September, tidak akan ngejar nanti akan kita bawa kepada periode selanjutnya," tegasnya..

Demikian juga mengenai revisi UU ITE, diungkapkannya, bahwa tidak mungkin dilakukan sekarang. Namun, ia berjanji akan berbicara dengan menteri dari kementerian terkait agar disiapkan naskahnya terlebih dahulu.

"Saya akan perintahkan kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mulai mengkaji ya," tukas Yasonna.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0