Soal Pengaturan IMEI, Kominfo: Masyarakat Jangan Resah dan Gelisah :: Nusantaratv.com

Soal Pengaturan IMEI, Kominfo: Masyarakat Jangan Resah dan Gelisah

Kominfo mengatakan ada persepsi keliru soal pengaturan IMEI di masyarakat
Soal Pengaturan IMEI, Kominfo: Masyarakat Jangan Resah dan Gelisah
Kominfo minta masyarakat tak resah soal pengaturan IMEI. (Freestocks)

Jakarta, Nusantaratv.com - Kominfo meminta masyarakat tak perlu resah terkait rencana pemberlakuan kebijakan pairing International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) atau nomor ponsel.

Tiga kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), merencanakan akan menerbitkan peraturan yang populer disebut sebagai aturan tentang IMEI pada Agustus mendatang.

Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, mengatakan ada banyak persepsi yang keliru soal pengaturan IMEI di kalangan masyarakat. Namun, Ismail menegaskan tak perlu resah karena kebijakan itu.

"Ini perlu penjelasan, meluruskan mungkin beberapa persepsi yang kurang tepat di masyarakat sekarang. Jangan ada resah dan gelisah, karena kebijakan yang akan diterbitkan oleh tiga kementerian itu tidak akan berlaku surut ke belakang. Jadi peraturan ini berlakunya ke depan," ujar Ismail, Selasa (23/7/2019).

Menurutnya, ponsel atau gawai yang dimiliki masyarakat saat ini, tidak menjadi target untuk pemberlakuan regulasi tersebut. "Sehingga bagi siapapun masyarakat yang sudah membeli ponsel saat ini, tidak akan terkena dampak dari peraturan tersebut," lanjutnya.

Penerapan aturan mengenai IMEI ini, ungkap Ismail, hanya berlaku pada gawai yang dibeli atau dimiliki masyarakat ketika regulasi itu diterbitkan.

"Jadi, kalau ada pemberlakuan peraturan nanti, maka pemberlakuannya berlaku ke depan untuk ponsel yang akan dibeli. Kalau yang sekarang, yang sudah dibeli, sudah digunakan, dioperasikan ini tidak terkena dampak dari peraturan ini," jelasnya.

Kembali, ia menegaskan gawai yang sudah dibeli, digunakan dan dioperasikan oleh masyarakat tidak berarti diputihkan. "Kalau diputihkan itu sesuatunya yang bukan putih jadi putih. Peraturan ini masa berlakunya tidak surut, tapi berlaku ke depan," imbuhnya.

Diketahui, pengaturan mengenai IMEI di Indonesia ini akan diterbitkan dan mulai berlaku tepat pada peringatan HUT RI ke-74, yakni pada 17 Agustus 2019. Tiga kementerian melakukan pengaturan seusai dengan wewenang masing-masing dengan sinergis.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0