Wapres Ma'ruf Dukung KPI Awasi Media Baru :: Nusantaratv.com

Wapres Ma'ruf Dukung KPI Awasi Media Baru

Ma'ruf juga meminta KPI menjaga independensi dan eksistensinya
Wapres Ma'ruf Dukung KPI Awasi Media Baru
Audiensi KPI dengan Wapres Ma'ruf Amin. (Kominfo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa terlibat dalam mengawasi media penyiaran baru, bukan hanya televisi dan radio. Hal ini menyusul pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukannya lembaga yang mengatur keberadaan media-media baru tersebut. 

Baca juga: Dinilai Berdedikasi Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Ma'ruf Amin Dianugerahi Penghargaan UNS Award

"Saya kira peran KPI ini penting sekali, karena memang diberi kewenangan (mengawasi), walaupun baru sampai ke televisi dan radio. Kalau bisa media baru," ujar Ma’ruf saat menerima audiensi pimpinan KPI Pusat di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/02/2020).

KPI juga diminta senantiasa menjaga independensi dan eksistensinya. Sikap dan upaya ini dinilai penting, mengingat dinamika dan transformasi penyiaran yang semakin melaju kencang, terutama di era digital seperti sekarang. 

Lebih lanjut, Ma'ruf juga mengingatkan agar KPI tegas kepada media-media yang menayangkan tayangan tak mendidik. 

"Hal ini bukan dalam rangka mengekang kebebasan, tetapi untuk menjaga ketertiban," kata dia. 

Sementara, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, melaporkan ke Ma'ruf bahwa saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang di dalamnya akan ditambahkan kewenangan KPI untuk mengawasi media digital.  

Menurut dia, pengawasan media baru belum bisa dilakukan, karena tidak adanya payung hukum. 

"Pengaturan media baru sangat diperlukan karena menyangkut sejumlah hal selain hanya pengawasan juga finansial bagi negara melalui pajak. Rencananya di UU 32 mau masuk yang direvisi sekarang. Draft dari DPR ada kata-kata penyiaran bukan hanya dari konvensional tetapi juga dari internet, sehingga Youtube, Netflix, sudah bisa masuk," jelas Agung.

Atas itu, Agung berharap pemerintah dapat mendorong proses penyelesaian revisi UU Penyiaran. Di samping menambah wewenang KPI untuk mengawasi media digital, revisi kata dia juga menjadi kunci untuk menuntaskan digitalisasi siaran. Sehingga televisi analog yang ada saat ini dapat bermigrasi menjadi televisi digital. 

Adapun salah satu keuntungan dari migrasi ini, menurut Agung yakni bisa diperolehnya jaringan internet yang semakin cepat. Karena jaringan internet tak lagi menggunakan sistem analog yang boros frekuensi.

"Kalau kita masih bertahan sepuluh tahun lagi dengan analog, misalnya, itu nanti handphone kita bisa tidak bisa dipakai lagi, karena fiber optic tidak lagi bisa menyuplai data," jelas Agung.

Dalam kesempatan itu, KPI juga menyampaikan ke Ma'ruf persiapan peringatan Hari Penyiaran Nasional 2020 di Manado, Sulawesi Utara pada 1 April mendatang. KPI mengundang dan meminta kesediaan Wapres untuk hadir di acara tersebut. 

Selain Agus, turut hadir dalam audiensi Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Poernomo, Koordinator Bidang Kelembagaan Irsal Ambia, Koordinator Bidang Isi Siaran Mimah Susanti, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Mohammad Reza, Asisten Komisioner Huda, serta Perencana Hukum dan Humas Umri.

Sementara Wapres Ma'ruf didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Anggota Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Mohammad Iqbal. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0